DETAIL

Membangun Pengawasan Media oleh Pesantren

2012-07-20 22:40

Judul Program:

Membangun Pengawasan Media oleh Pesantren: Penguatan Kapasitas Literasi Media, Jejaring Kerja, dan Advokasi bagi Pendidikan Publik

Lokasi:

4 (empat) Kabupaten di Jawa Timur: Jombang, Nganjuk, Pasuruan, Gresik

Donor:

Yayasan TIFA

Mitra Pelaksana:

  1. Pondok Pesantren Mamba'us Shalihin, Suci-Manyar, Gresik
  2. Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang
  3. Pondok Pesantren Salafiyyah, Pasuruan
  4. Pondok Pesantren Raudlhatul Ilmiyyah, Kertosono, Nganjuk

Deskripsi Program:

Media adalah penentu penting dalam pembentukan kehidupan masyarakat moderen, baik melalui jenis dan isi informasinya, maupun intensitasnya yang kian tinggi, rapat, dan massif serta melampaui sekat ruang dan waktu. Informasi media bukan saja menjadi gambaran realitas, namun juga tengah memproduksi dan membentuk nilai dan perilaku masyarakat. Persoalannya, media kerap terperangkap dalam benturan kepentingan ekonomi (maksimalisasi profit dalam industri media) maupun politik (relasi kekuasaan). Independensi media pada gilirannya berada dalam ancaman serius. Dalam perspektif tanggung jawab sosial (social responsibility), media dituntut menyajikan informasi berkualitas sebagai tuntutan etis dan moral masyarakat. Media diharapkan bersikap pluralis dan mencerminkan keberagaman masyarakat dengan menyediakan berbagai point of view dari sebuah realitas, professional, serta mengedepankan kepentingan umum. Media juga diharapkan dapat menghindari dampak buruk yang mungkin muncul dari setiap informasi. Dalam konteks ini, media diharapkan menjadi lokomotif fungsi edukasi bagi publik.

Penegakan visi edukatif media memang tidak mudah. Di tengah iklim kebebasan informasi, peran konstruktif edukatif media acapkali menghadapi dilema pragmatisme ekonomi maupun politik. Tak ayal, berbagai benturan nilai tengah mengancam masyarakat dalam era keterbukaan informasi. Televisi, koran (terutama “koran kuning” dan koran "merah"), maupun internet kerap kerap dituding menjadi sebab maraknya kekerasan, gaya hidup hedonistik, melanggar nilai-nilai kesusilaan melalui konten pornografi, menyuburkan konflik melalui provokasi pemberitaan, serta mereduksi fakta sehingga menghasilkan kenyataan semu. Publik semakin rentan terhadap dampak negatif informasi.

Dalam kondisi ini, peran lembaga regulator media (Dewan Pers, KPI) yang disertai publik yang cerdas dalam mencerna informasi media menjadi sangat penting. Sejauh ini, lembaga regulator masih belum cukup ampuh menjadi alat yang efektif bagi perlindungan kepentingan publik atas informasi. Strategi pengawasan oleh regulator kurang berdampak serius karena “terasing” jangkauannya dari struktur ekonomi politik media (kepemilikan dan organisasi media) dan dikanalkan pada pengawasan konten informasi belaka. Di sisi lain, strategi optimalisasi peran publik selaku penerima manfaat maupun dampak informasi masih belum tergarap baik. Literasi media bagi publik yang ada saat ini masih harus didorong lebih kuat, terutama dengan membidik keterlibatan kekuatan-kekuatan sosial penting dalam konfigurasi struktur sosial masyarakat. Publik melek media adalah prasyarat membangun masyarakat terbuka dan memiliki pondasi kokoh untuk mencerna, mengkritisi, dan memanfaatkan informasi media. Strategi gerakan melek media akan efektif jika mampu bersinergi dengan kekuatan-kekuatan strategis dalam masyarakat, terlebih pada kelompok-kelompok yang berperan sebagai produsen dan penjaga nilai dan kebajikan publik.

Salah satu kekuatan strategis dalam masyarakat ini adalah pesantren. Sepanjang sejarahnya, pesantren telah meneguhkan dirinya sebagai bangunan dasar dari sistem pendidikan islam di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan dan pembentukan nilai dan perilaku yang khas bagi kebajikan publik. Melalui pendidikan, pesantren menjadi kekuatan transformasi sosial yang penting dalam masyarakat. Pilar pokok pendidikan pesantren ini adalah konstruksi pesantren sebagai sub kultur (Wahid, 2001) yang dicirikan oleh sentralitas posisi dan otoritas kyai, sumber pengetahuan sosial keagamaan dalam lintasan sejarah panjang masyarakat islam (selain Al-Qur’an dan sunnah nabi), serta sistem nilai yang khas dan berbeda dari lingkungannya.

Pada ketiga komponen itulah tantangan otoritas pendidikan pesantren sebagai produsen dan penjaga nilai kebajikan publik saat ini dapat ditempatkan dalam relasinya dengan arus deras informasi media. Dalam konteks pendidikan publik dan artikulasi peran sosialnya, pesantren dihadapkan pada tuntutan pembaharuan strategi untuk mampu menjaga sekaligus mengkonstektualisasikan nilai-nilai dalam tradisi pesantren dalam merespon nilai-nilai baru yang acapkali menimbulkan gesekan nilai dan perubahan perilaku dalam masyarakat.

Respon pesantren, khususnya yang berada di lingkungan jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU) maupun lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, relatif beragam, dari mulai cenderung menutup diri sampai dengan aktif melibatkan diri dalam tantangan dunia baru. Sepanjang terkait dengan aspek kebijakan pendidikan santri, tingkat manfaat dan madharat dari media informasi akan selalu dilihat lebih dulu. Namun demikian, dalam konteks yang lebih luas, sangat disadari bahwa arus informasi memang tidak terhindarkan sehingga membutuhkan respon pengawasan aktif pesantren terhadap media bagi pendidikan publik. Fatwa haram PBNU tentang infotainment yang memuat unsur ghibah (gosip, menggunjing) adalah salah satu contoh respon kritis kalangan pesantren terhadap nilai-nilai negatif yang diusung media.

Secara umum, tradisi pesantren sebenarnya terbuka terhadap media dan informasi baru. Kaidah fiqh al-muhafadzatu ‘ala al-qadim al-shalih, wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (memelihara nilai lama yang baik, serta mengambil nilai baru yang lebih baik) adalah contoh keterbukaan pesantren terhadap hal-hal baru. Pendapat umum para ulama fiqh (jumhur ulama) juga sepakat menyatakan bahwa internet bersifat netral, dapat halal dan dapat juga haram, tergantung untuk apa teknologi ini digunakan, meskipun ada juga pendapat yang mengharamkan karena alasan mayoritas penggunaannya untuk maksiat. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif kalangan pesantren terhadap isu media menjadi penting sehingga tersedia alasan yang komprehensif dalam setiap kajian dalam forum bahtsul masail di lingkungan pesantren. Kajian dan hasil pembahasan merupakan bentuk pengawasan media yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pendidikan publik.

Program ini menyasar pesantren sebagai mitra strategis pengawasan media, baik cetak, penyiaran, maupun media online, sebagai artikulasi peran sosial pesantren dalam pendidikan publik. Literasi media dipilih guna memberikan perspektif media di kalangan pesantren yang dapat digunakan sebagai bahan uji material dan kontekstualisasi terhadap nilai-nilai dalam tradisi pesantren. Ada sejumlah insentif bagi pengembangan literasi media di pesantren. Pertama, pesantren menyediakan nilai-nilai kebajikan publik yang dianut oleh santri dan bagian besar masyarakat. Kedua, pelembagaan literasi media melalui pesantren akan mempercepat perluasan pengawasan karena adanya jejaring antarpesantren yang luas dan dibangun melalui proses sejarah yang panjang. Ketiga, pernah dilakukan MoU antara PBNU dan KPI Pusat tentang Literasi Media dan Pengawasan Siaran (2008).

Pesantren yang akan dipilih adalah pesantren di lingkungan NU dan lembaga pendidikan Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur. Dengan mempertimbangkan pengaruh sosial pesantren di tingkat masyarakat luas, dipilih 4 (empat) pesantren yang masing-masing dapat dinyatakan mewakili karakteristik sosio-geografis masyarakat Jawa Timur, yaitu “mataraman”, “arek”, dan “tapal kuda”.

Privacy Policy Legal Copyright @2009 Centre For LEAD Indonesia. All Right reserved.